Undang-undang sistem pendidikan nasional

Pada mulanya, UU yang mengatur sisdiknas di indonesia ada pada uu no 2 tahun 1989.UU ini terdiri dari XX bab dan 59 pasal.Namun sejak tanggal 8 juli tahun 2003, uu tersebut di ganti dengan UU no 20 tahun 2003 karena uu no 2 tahun 1989 dianggap sudah tidak memadai.Hal-hal mendasar yang ditawarkan oleh UU yang baru ini antara lain adalah :

A.Demokratisasi Pendidikan

Gagasan demokratisasi pendidikan di amanatkan pada BAB III pasal 4 poin pertama yang berbunyi

“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”

Demokratisasi pendidikan diartikan sebagai hak seluas-luasnya bagi masyarakat dalam pendidikan.bentuk dari adanya demokratisasi pendidikan adalah dibuatnya komite sekolah.Melalui komite sekolah inilah segala aspirasi dapat di tampung untuk kemudian dilaksakan dalam proses pendidikan dalam sebuah sekolah.
UU sisdiknas juga menyebutkan adanya gagasan keunggulan lokal.Artinya Lulusan di harapkan dapat memasuki dunia kerja sebagai mana di butuhkan lingkungan terdekatnya.

B. Konsep kesatuan pendidikan
Pada pasal 4 bagian 2 disebutkan bahwa :
“Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan
multimakna.”

Pasal ini menegaskan tidak adanya perbedaan antara sekolah yang di kelola pemerintah dan yang dikelola masyarakat.Semua pendidikan merupakan sistem kesatuan.Artinya, semua sekolah berhak mendapat pembiayaan/dana dari pemerintah.Bukan hanya itu,madrasah yang merupakan pendidikan di bawah departemen agama juga ada kesetaraan antara satuan pendidikanya.

C.Konsep pendidikan informal
pada UU sebelumnya.jalur pendidikan dabagi atas dua macam yakni sekolah dan non sekolah.Namun pada UU yang baru ini, jalur pendidikan menjadi 3 bagian, formal, informal, dan nonformal.Jalur pendidikan informal merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga.Sebagaimana di rinci pada pasal 27 :

Pendidikan Informal
Pasal 27
(1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan
belajar secara mandiri.
(2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal
dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
(3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

sebenarnya, jalur pendidikan informal juga telah ada pada UU tahun1989, yakni sebagai jalur luar sekolah.Namun demikian, jalur ini belum dirinci pada UU tahun 1989.

D.Globalisasi
Dalam menghadapi tantangan globalisasi yang sedang melanda dunia, maka sebagaimana dijelaskan di muka, harus ada minimal satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang dapat dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional, baik oleh pemerintah (pusat) maupun pemerintah daerah (pasal 50 ayat 3). Untuk itu perlu dibentuk suatu badan hukum pendidikan, sehingga semua penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan formal, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, harus berbentuk badan hukum pendidikan (pasal 53 ayat 1). Badan hukum pendidikan yang dimaksud akan berfungsi memberikan pelayanan kepada peserta didik (pasal 53 ayat 2). Badan hukum pendidikan yang akan diatur dengan undang-undang tersendiri (pasal 53 ayat 4) itu, harus berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan (pasal 53 ayat 3).
Dalam menghadapi globalisasi, maka penyerapan tenaga kerja akan ditentukan oleh kompetensi yang dibuktikan oleh sertifikat kompetensi, yang diberikan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi kepada peserta didik dan masyarakat yang dinyatakan lulus setelah mengikuti uji kompetensi tertentu (pasal 61 ayat 3). Dalam mengantisipasi perkembangan global dan kemajuan teknologi komunikasi, maka pendidikan jarak jauh diakomodasikan dalam sisdiknas, sebagai paradigma baru pendidikan. Pendidikan jarak jauh tersebut dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, yang berfungsi untuk memberi layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler (pasal 31 ayat 1 dan 2).

E.Desentralisasi pendidikan.
Desentralisasi pendidikan berarti,pendidikan tak lagi terpusat pada pemerintah pusat saja namun pemerintah daerah juga memiliki wewenang.Selain itu pemerintah (pusat) atau pemerintah daerah memiliki kewenangan mengeluarkan dan mencabut izin bagi semua satuan pendidikan formal maupun non formal (pasal 62 ayat 1), sesuai dengan lingkup tugas masing-masing. Dengan adanya desentralisasi perizinan akan semakin mendekatkan pelayanan klepada rakyat, sesuai dengan tujuan otonomi pemerintahan daerah.

lihat UU SISDIKNAS

Daftar pustaka

http://www.simpuldemokrasi.com/program-sekolah-demokrasi/progress-report/1751-demokratisasi-pendidikan.html
http://mkpd.wordpress.com/2007/10/30/demokratisasi-pendidikan-kajian-pada-jenjang-pendidikan-dasar/


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s