Menejemen berbasis sekolah (MBS )

Manajemen berbasis sekolah ( MBS ) muncul belakangan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Selama ini, sekolah hanyalah melaksanakan apa yang pusat instruksikan dalam politik pendidikan. Para pengelola sekolah sama sekali tidak memiliki banyak kelonggaran untuk mengoperasikan sekolahnya secara mandiri. Semua kebijakan tentang penyelenggaran pendidikan di sekolah umumnya diadakan di tingkat pemerintah pusat atau sebagian di instansi vertikal dan sekolah hanya menerima apa adanya.Apa saja muatan kurikulum pendidikan di sekolah adalah urusan pusat, kepala sekolah dan guru harus melaksanakannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Anggaran pendidikan mengalir dari pusat ke daerah menelusuri saluran birokrasi dengan begitu banyak simpul yang masing-masing menginginkan bagian. MBS pada dasarnya merupakan sistem manajemen di mana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. MBS memberikan kesempatan pengendalian lebih besar bagi kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua atas proses pendidikan di sekolah mereka.
Dalam pendekatan ini, tanggung jawab pengambilan keputusan tertentu mengenai anggaran, kepegawaian, dan kurikulum ditempatkan di tingkat sekolah dan bukan di tingkat daerah, apalagi pusat.Penerapan MBS dalam sistem yang pemerintahan yang masih cenderung terpusat tentulah akan banyak pengaruhnya. Perlu diingatkan bahwa penerapan MBS akan sangat sulit jika para pejabat pusat dan daerah masih bertahan untuk menggenggam sendiri kewenangan yang seharusnya didelegasikan ke sekolah. Bagi para pejabat yang haus kekuasaan seperti itu, MBS adalah ancaman besar.

MBS menyebabkan pejabat pusat dan kepala dinas serta seluruh jajarannya lebih banyak berperan sebagai fasilitator pengambilan keputusan di tingkat sekolah. Pemerintah pusat, dalam rangka pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu saja masih menjalankan politik pendidikan secara nasional. Pemerintah pusat menetapkan standar nasional pendidikan yang antara lain mencakup standar kompetensi, standar fasilitas dan peralatan sekolah, standar kepegawaian, standar kualifikasi guru, dan sebagainya. Penerapan standar disesuaikan dengan keadaan daerah. Standar ini kemudian dioperasionalkan oleh pemerintah daerah (dinas pendidikan) dengan melibatkan sekolah-sekolah di daerahnya. Namun, pemerintah pusat dan daerah harus lebih rela untuk memberi kesempatan bagi setiap sekolah yang telah siap untuk menerapkannya secara kreatif dan inovatif. Jika tidak, sekolah akan tetap tidak berdaya dan guru akan terpasung kreativitasnya untuk berinovasi. Pemerintah harus mampu memberikan bantuan jika sekolah tertentu mengalami kesulitan menerjemahkan visi pendidikan yang ditetapkan daerah menjadi program-program pendidikan yang berkualitas tinggi. Pemerintah daerah juga masih bertanggung jawab untuk menilai sekolah berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
Kita belum memiliki pengalaman dengan dewan sekolah, ada rencana untuk mengadakan dewan pendididikan pada tingkat nasional, dewan pendidikan pada tingkat daerah, dan dewan sekolah di setiap sekolah. Di Amerika Serikat, dewan sekolah (di tingkat distrik) berfungsi untuk menyusun visi yang jelas dan menetapkan kebijakan umum pendidikan bagi distrik yang bersangkutan dan semua sekolah di dalamnya. MBS di Amerika Serikat tidak mengubah pengaturan sistem sekolah, dan dewan sekolah masih memiliki kewenangan dengan berbagi kewenangan itu. Namun, peran dewan sekolah tidak banyak berubah.

Dalam rangka penerapan MBS di Indonesia, kantor dinas pendidikan kemungkinan besar akan terus berwenang merekrut pegawai potensial, menyeleksi pelamar pekerjaan, dan memelihara informasi tentang pelamar yang cakap bagi keperluan pengadaan pegawai di sekolah. Kantor dinas pendidikan juga sedikit banyaknya masih menetapkan tujuan dan sasaran kurikulum serta hasil yang diharapkan berdasarkan standar nasional yang ditetapkan pemerintah pusat, sedangkan sekolah menentukan sendiri cara mencapai tujuan itu. Sebagian daerah boleh jadi akan memberi kewenangan bagi sekolah untuk memilih sendiri bahan pelajaran (buku misalnya), sementara sebagian yang lain mungkin akan masih menetapkan sendiri buku pelajaran yang akan dipakai dan yang akan digunakan seragam di semua sekolah

Daftar pustaka
http://makalahkumakalahmu.wordpress.com/2009/05/15/manajemen-berbasis-sekolah-mbs/
http://schooldevelopment.net/indexi.html


2 thoughts on “Menejemen berbasis sekolah (MBS )

  1. Aduh, uang sebanyak itu diberikan ke perompak Somalia? Senang dong. Itu kan uang rakyat? Kenapa tidak dikirim saja Kopasus? Inilah kalau negara dipimpin pemimpin tidak berani. Alasannya macam-macam, takut awak kapal meti kek, tokek kek. Habis dong uang rakyat.
    Kalau bom itu, biasa, mengalihan isu juga. Itu agar perhatian masyarakat tidak pada isu pembangunan Gedung Mewah DPR dan tidak ke isu pembahasan dan peradilan skandal Bank Century. Enggak ada hubungannya dengan teoris. Umar Patek dll juga enggak ada. Dibilang TV ONE bahwa Umar Patek ditangkap di Pakistan, itu bohong. Kita memantau TV-TV internasional, enggak ada berita penangkapan itu apalagi berita orang nama Umar Patek, ada-ada saja negeri kita ini. Itu semua tokoh-tokoh rekayasa, yang diciptakan polisi, untuk membodohi publik Indonesia yang bodoh. TV-TV Indonesia membebek polisi. Coba pikirkan. Kita semua tahu itu semua dari versi dan pihak polisi. Tokoh-tokoh perwayangan ala polisi. Itu rekayasa isu juga. Pakai dong otak kita dan logika sehat kita. Allah Maha Mengetahui, rekayasa-rekayasa polisi itu dan pemerintahan SBY.
    Kita orang-orang PKS, kita orang-orang PAN, bahkan saudara-saudara kita orang-orang PDIP, orang-orang Gerindra dan orang-orang Hanura, semuanya tahu permainan PD dan Golkar ini.

  2. Itu namanya teror oleh penguasa/pemerintah/negara, atau bahasa krennya terror by the state, untuk, benar kata Garniyah, mengalihkan isu-isu penting, supaya rakyat lupa. 1) kasus skandal bank century, dll. Betul 1000% !!! Sudah didiapkan 1 juta pengalihan isu dan kejadian, antara lain, rekayasa ulat bulu, yang disebar dimana-mana, dan masih banyak lagi. Pokoknya TV-TV itu akan dibuat sibuk, dan rekening-rekening pemimpin redaksi dan wartawan kolaboratornya penuh duit dari polisi. Siapa bilang SBY bodoh, dia pintar, sepintar Suharto juga.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s